YAYASAN SOSIAL BANGUN PUTRA BANGSA
“Bersatu Kita Maju, Bersama Kita Bisa”
Alamat: Jl. Suka Rukun Rt03/03 Ngimbun Karangjati Bergas Kabupaten Semarang
https://batrasa.blogspot.com
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
YAYASAN SOSIAL BANGUN PUTRA BANGSA
KABUPATEN SEMARANG JAWA TENGAH
ANGGARAN DASAR
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Lembaga ini bernama “YAYASAN SOSIAL BANGUN PUTRA BANGSA” atau disingkat BATRASA bertempat kedudukan di Jalan Suka Rukun Rt03/03 Ngimbun Karangjati Bergas Kabupaten Semarang dan bilamana dipandang perlu dapat membuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya ditempat lain.
WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI
Pasal 2
Lembaga ini berdiri pada hari Selasa Tanggal Delapan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
AZAS
Pasal 3 Azas
Yayasan ini berazaskan
Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 4 Visi dan Misi
Visi : Menjadi Yayasan Sosial Terpercaya dan berkontribusi membangun Masyarakat dan Generasi Muda yang Peduli, Mandiri, Kreatif dan Inofatif.
Misi:
- Menyelenggarakan kegiatan Sosial berbasis generasi muda sebagai pusat kegiatan
- Membangun kerjasama antar Lembaga atau kelompok lain yang memiliki tujuan sama
- Mendidik Generasi Muda melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas
- Mewujudkan Generasi Muda yang peduli, mandiri melalui pemberdayaan Masyarakat
Pasal 5 Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan Yayasan adalah menyelenggarakan kegiatan di Bidang Sosial, Pendidikan, keagamaan, dan Kemanusiaan.
Bidang Sosial:
- Memberikan santunan kepada anak Yatim, Piatu, Kurang Mampu, Lansia dan Difabel
- Pembangunan Rumah Sehat
- Memberikan Bantuan Layanan Kesehatan Berupa Check-Up Kesehatan, Pengobatan Gratis, Donor darah, Sunatan Massal, dll
Bidang Pendidikan:
- Menyelenggarakan Pendidikan Formal mulai dari tingkat TK MI
- Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal meliputi kursus-kursus, program ketrampilan dan pelatihan
- Bimbingan Belajar Rumah Pintar Gratis untuk anak Yatim dan tidak mampu
- Pembinaan Karakter Anak Bangsa
Bidang keagamaan:
- Pembebasan Lahan untuk pembangunan Sarana Ibadah
- Membangun Rumah Tahfidz Qur'an
- Menerima dan menyalurkan Amal Zakat Infaq dan Sedekah
- Menerima dan menyalurkan hewan Qurban
- Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang keagamaan
- Melaksanakan Syi'ar Keagamaan
Bidang Kemanusiaan:
- Menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam
- Memberikan Perlindungan dan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan
- Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang
KEKAYAAN
Pasal 6
Kekayaan Lembaga diperolah dari :
1. Modal Pangkal sebesar Rp. 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupaih).
2. Pemberian sumbangan yang tidak mengikat dari badan pemerintah maupun swasta dan perorangan.
KEGIATAN
Pasal 4
Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang tercantum dalam pasal 3 diatas, Lembaga ini menjalankan usaha-usaha diantaranya :
1. Dalam bidang Sosial yang meliputi :
a. Memberikan Santunan Anak Yatim / Piatu / Kurang Mampu / Lansia secara berkala
b. Mendirikan dan / atau mengelola lembaga pendidikan non formal yang meliputi :
– Ruang Pintar (Bimbingan Belajar Gratis) bagi Anak Yatim
– Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Berorganisasi & Pengembangan Yayasan
c. Mengadakan Kegiatan Kerapian: Potong/Cukur Rambut Gratis
2. Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi:
Memberikan Pendampingan kepada masyarakat dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), pencegahan Trafficking serta menyelenggaraan/berupaya mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik di bidang IPTEK, Sosial, Ekonomi dan Politik, maupun lingkungan, meliputi penelitian, pengembangan, dan pengkajian serta komunikasi informasi dan edukasi.
Pasal 5
3. Warisan, hibah, hibah wasiat dan wakaf.
4. Perolehan yang lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Lembaga dan/atau peraturan Undang-undang yang berlaku.
5. Semua kekayaan Lembaga harus dipergunakan untuk mencapai dan tujuan Lembaga.
ORGAN LEMBAGA
Pasal 6
Lembaga mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus. Pengurus ini terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Orang Koordinator (tergantung kebutuhan), semuanya diangkat oleh Dewan Pembina untuk waktu yang ditentukan selama-lamanya 5 tahun dan dapat dipilih kembali.
PEMBINA
Pasal 7
1. Pembina adalah organ Lembaga yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah perseorangan sebagai pendiri Lembaga dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan /atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebap apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu Tiga Puluh hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Anggota Pengawas dan Anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Lembaga paling lambat Tig Puluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Pasal 8
1. Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota pembina akan berakhir dengan sendirinya, apabila anggota Pembina tersebut :
a. Meninggal dunia.
b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7.
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat.
e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.
3. Dilarang untuk menjadi anggota pembina berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA
Pasal 9
1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina.
2. Kewenangan pembina meliputi :
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas.
c. Penetapan kebijakan umum Lembaga berdasarkan Anggaran Dasar Lembaga.
d. Pengesahan Program Kerja dan rancangan anggaran tahunan Lembaga.
e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Lembaga.
f. Pengesahan laporan tahunan.
g. Penunjukan likuidator dalam hal Lembaga dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenagn yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.
PENGURUS
Pasal 10
1. Pengurus adalah organ Lembaga yang melaksanakan kepengurusan Lembaga yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
a. Seorang Ketua.
b. Seorang Sekretaris.
c. Seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi Bendahara Umum.
KEANGGOTAAN PENGURUS
Pasal 11
Keangotaan Pengurus berakhir karena:
1. Meniggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
5. Masa Jabatan berakhir.
6. Tidak aktif secara berturut turut 1 (satu) tahun.
Bila terdapat suatu lowongan dalam susunan pengurusan, maka Pembina berhak mengisi lowoangan tersebut.
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
Pasal 12
1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Lembaga untuk kepentingan Lembaga.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Lembaga untuk disahkan pembina.
3. Pengurus berhak mewakili Lembaga di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan kejadian dengan persetujuan dari Pembina.
4. Pengurus tidak berwenang mewakili Lembaga dalam hal mengikat Lembaga sebagai penjamin utang, membebani Kekayaan Lembaga demi kepentingan lain.
PENGAWAS
Pasal 13
1. Pengawas adalah organ Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Lembaga.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat seagi Ketua Pengawas.
KEANGGOTAAN PENGAWAS
Pasal 14
Jabatan Pengawas berakhir apabila :
1. Meninggal Dunia.
2. Mengundurkan Diri.
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahu.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
5. Masa Jabatan berakhir.
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS
Pasal 15
1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas Pengawas untuk kepentingan Lembaga.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang memeriksa dokumen, pembukuan dan memasuki bangunan halaman atau tempat yang dipergunakan Lembaga.
4. Mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Pengurus dan memberi peringatan kepada pengurus.
RAPAT-RAPAT
Pasal 16
Rapat Lembaga terdiri dari rapat pembina, rapat pengurus, rapat pengawas, dan rapat gabungan.
a. Rapat Pembina :
1. Rapat pembina diadakan paling lambat sedikit sekali dalam satu tahun, paling lambat dalam waktu lima bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan.
2. Panggilan rapat pembina dilakukan oleh pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat tujuh hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina, dan jika ketua pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir.
4. Setiap rapat pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatngani oleh ketua dan sekretaris rapat.
b. Rapat Pengurus :
1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, pengawas atau pembina.
2. Panggilan rapat pengurus dilakukan leh pengurus yang berhak memwakili pengurus.
3. Rapat pengurus diadakan ditempat kedudukan Lembaga atau ditempat kegiatan Lembaga.
4. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua umum.
5. Apabila ketua berhalangan hadir, maka rapat pengurus dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.
c. Rapat Pengawas :
1. Rapat pengawas dapat dilakukan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pengawas atau pembina.
2. Rapat pengawas diadakan ditempat kedudukan Lembagaatau ditempat kegiatan Lembaga.
3. Rapat pengawas dipimpin oleh ketua pengawas.
4. Apabila ketua pengawas berhalangan hadir, maka rapat pengawas akan dipimpin oleh salah seorang pengawas yang dipilih oleh dan dari pengawas yang hadir.
d. Rapat Gabungan :
1. Rapat gabungan adalah rapat yang didakan oleh pengurus dan pengawas untuk mengangkat pembina.
2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 hari terhitung sejak Lembaga tidak lagi mempunyai pembina.
3. Pemanggilan rapat dilakukan oleh pengurus.
4. Rapat gabungan dipimpin oleh ketua pengurus, apabila ketua berhalangan maka pimpinan rapat dipimpin oleh ketua pengawas.
5. Apabila keduanya tidak hadir maka, rapat gabungan dipimpin oleh pengurus atau pengawas yang pilih oleh dan dari pengurus dan pengawas yang hadir.
PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNG JAWAB
Pasal 17
Tahun buku Lembaga adalah tahun almanak. Pembina diwajibkan membuat pembukuan yang tertib dan rapi mengenai Lembaga ini, sedangkan neraca tahunan harus disahkan oleh Rapat Pembina.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 18
Perubahan anggaran Dasar Yayasan dapat dilakukan atas Keputusan Rapat Pembina Pleno yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Dewan Pengurus yang hadir.
PEMBUBARAN
Pasal 19
Pembubaran Yayasan ini hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan Rapat Dewan Pengurus yang sengaja diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri sedikitnya ¾ dari anggota penggurus serta disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota penggurus yang hadir, sedangkan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, dan penyelesaian likuidasi dilakukan oleh para anggota Dewan Pengurus, kecuali rapat pembubaran menentukan lain. Jika setelah likuidasi masih ada sisa kekayaan, maka sisa kekayaan Lembaga tersebut harus diberikan kepada badan yang mempunyai tujuan dengan Yasyasan ini atau kepada badan sosial lain yang disetujui oleh rapat pembubaran.
PENUTUP
Pasal 20
Hal-hal yang belum diatur atau kurang lengkap diatur dalam anggaran Dasar ini dapat diputus oleh Dewan Pengurus dan apabila dianggap perlu dapat diatur dalam Aturan Rumah Tangga atau Peraturan lain yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I
KEANGGOTAAN DAN SATUAN ANGGOTA
Pasal 1
KEANGGOTAAN
Untuk menjadi anggota YAYASAN SOSIAL BANGUN PUTRA BANGSA harus memenuhi ketentuan–ketentuan sebagai berikut :
1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Menyatakan diri secara sukarela menjadi anggota.
3. Ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pembina.
Pasal 2
SATUAN ANGGOTA
Anggota YAYASAN SOSIAL BANGUN PUTRA BANGSA terdiri dari :
1. Anggota biasa, yaitu semua anggota BATRASA yang memenuhi ketentuan pasal 1.
2. Anggota luar biasa yaitu simpatisan dan para purna anggota BATRASA
3. Anggota kehormatan, yaitu para cendekiawan dan mereka yang dianggap telah berjasa kepada BATRASA dan pengembangan masyarakat umumnya.
BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 3
KEWAJIBAN ANGGOTA
1. Anggota Biasa :
a. Menghayati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga.
b. Mentaati dan memenuhi seluruh keputusan lembaga.
c. Melaksanakan dan memperjuangkan seluruh keputusan lembaga
d. Membela kepentingan lembaga, manakala ada hal-hal yang akan merugikan nama baik lembaga.
e. Membayar iuran secara aktif.
2. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan :
Mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota biasa lainnya kecuali ayat 1.e.
Pasal 4
HAK ANGGOTA
1. Anggota biasa berhak untuk :
a. Memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama dari lembaga.
b. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul dan saran-saran.
c. Mempunyai hak dipilih dan memilih.
d. Memperoleh perlindungan, pendidikan dan latihan, penataran, bimbingan dan keterampilan dalam berorganisasi.
e. Hak-hak lain yang akan ditentukan dalam peraturan Organisasi.
2. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan :
Mempunyai hak yang sama dengan anggota biasa kecuali ayat 1.c, 1.d, dan 1.e.
BAB III
KEHILANGAN KEANGGOTAAN, SKORSING DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 5
1. Anggota kehilangan keanggotaannya karena :
a. Meninggal Dunia.
b. Atas permintaan sendiri secara tertulis.
c. Diberhentikan.
2. Anggota dapat skorsing atau diberhentikan apabila :
a. Bertindak bertentangan dengan AD/ART Yayasan.
b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Yayasan.
3. Keputusan Skorsing atau pemberhentian hanya dapat dilakukan dengan peringatan terlebih dahulu, kecuali mengenai hal-hal yang luar biasa.
4. Anggota yang terkena tindakan skorsing atau pemberhentian dapat membela diri pada forum musyawarah yang diadakan untuk itu.
BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG PESERTA & WAKTU RAPAT-RAPAT
Pasal 6
RAPAT PEMBINA PLENO
1. Memegang kekuasaan tertinggi dalam lembaga.
2. Menetapkan dan merubah AD/ART, Program kerja dan rekomendasi-rekomendasi prinsipil.
3. Menilai pertanggungjawaban pengurus.
4. Memilih dan menetapkan susunan pengurus melalui pemilihan formatur.
5. Memilih dan menetapkan Dewan Pembina.
6. Menetapkan rapat Dewan Pengurus berikutnya.
7. Rapat Dewan Pengurus Pleno diadakan sekali dalam lima tahun.
8. Rapat Dewan Pengurus Pleno dihadiri oleh anggota–anggota Dewan Pengurus.
9. Rapat Dewan Pengurus Pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah bagian anggota Dewan Pengurus.
Pasal 7
RAPAT TAHUNAN
1. Mengadakan penilaian tehadap pelaksanaan program umum dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
2. Rapat tahunan diselenggarakan sedikitnya 1 kali dalam satu tahun.
3. Sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari setengah bahagian angota Dewan Pengurus.
Pasal 8
RAPAT KERJA PENGURUS
1. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
2. Diselenggarakan sedikitnya sekali dalam tiga bulan.
BAB V
HAK BICARA DAN HAK SUARA
Pasal 9
Hak bicara dan hak suara peserta rapat adalah :
1. Hak bicara hakekatnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur oleh peserta rapat.
2. Hak suara anggota dipergunakan dalam pengambilan keputusdan pada sasarnya dimiliki oleh peserta.
BAB VI
SUSUNAN PENGURUS
Pasal 10
1. Dewan Pengurus Yayasan adalah badan tertinggi lembaga.
2. Komposisi Dewan Pengurus Lembaga adalah :
PEMBINA
Ketua : Aman Sunarya, S.Sos
PENGAWAS
Ketua : Suparmin
PENGURUS
Ketua : Akhmad Rosidin, S.Pd.I
Sekretaris : Anggi Setyo Primono, A.Md
Bendahara : Jumiatun, S.Pd
DIVISI – DIVISI :
Koord. Divisi Diklat : Endar Wiharjo, S.Pd
Koord. Divisi Litbang : Joko Kuswanto
Koord. Divisi Perencanaan Program : Muhammad Toha
Koord. Divisi Advokasi : Ari Murniasih
Koord. Divisi Pengembangan SDM : Sukaryadi
Koord. Divisi Humas dan Lembaga : Sunadi
BAB VII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 11
1. Iuaran anggota diatur dalam peraturan lembaga.
2. Hak-hak yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran dari dan untuk lembaga wajib dipertanggungjawabkan dalam forum-forum yang akan ditentukan dalam peraturan lembaga.
BAB VIII
PEMBENTUKAN BADAN DAN LEMBGA BARU ATAU CABANG BARU
Pasal 12
1. Pembentukan Badan dan Lembaga baru atau Cabang baru dalam rangka pelaksanaan program dimungkinkan sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan AD/ART lembaga.
2. Pembentukan Badan dan lembaga atau cabang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 12 tidak boleh menyebapkan timbulnya timpang tindih fungsi, wewenang dan tanggungjawab dalam tubuh lembaga.
BAB IX
PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 13
1. Dewan Pengurus melalui rapat khusus membicarakan penyempurnaan ART yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada rapat Dewan Pengurus Pleno berikutnya.
2. Penyempurnaan ART hanya dilakukan dalam rapat Pengurus Pleno.
BAB X
PENUTUP
Pasal 14
1. Hal-hal yang belum diatur ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan Yayasan.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan Di : Kabupaten Semarang
Pada Tanggal : 23 November 2019
DEWAN PEMBINA
________________________
Ketua: Akhmad Rosidin, S.Pd.I
